PERBUATAN MELAWAN HUKUM? - KANTOR HUKUM NURHADI, S.E., S.H., M.H., CPM - 0821-4314-9379

Perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai PMH:

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

• Secara umum, PMH dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
• Dalam hukum perdata, PMH diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."  

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum  

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

• Adanya perbuatan: Tindakan yang dilakukan oleh pelaku, baik secara aktif maupun pasif.
• Perbuatan itu melawan hukum: Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan).
• Adanya kesalahan: Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kelalaian.
• Adanya kerugian: Tindakan pelaku menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik kerugian materiil maupun immateriil.
• Adanya hubungan sebab akibat: Kerugian yang diderita orang lain merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku.

Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum

PMH dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

• Pelanggaran hak milik.
• Pencemaran nama baik.
• Perbuatan curang.
• Kelalaian yang menyebabkan kerugian.
• Perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Pelaku PMH dapat dikenakan sanksi hukum berupa:

• Ganti kerugian: Pelaku wajib mengganti kerugian yang diderita korban.
• Tindakan hukum lainnya: Tergantung pada jenis PMH yang dilakukan, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi administratif.

Perbedaan PMH dalam Hukum Pidana dan Perdata

• Dalam hukum pidana, PMH dikenal dengan istilah "wederrechtelijk".
• Perbedaan utama terletak pada sifatnya: hukum pidana bersifat publik, sedangkan hukum perdata bersifat privat.
• Didalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum, lebih sering mengacu kepada sebuah perbuatan yang telah diatur oleh undang undang, dan memiliki konsekuensi pidana.

Penting untuk diketahui:

• Pembuktian PMH memerlukan bukti-bukti yang kuat, seperti saksi, dokumen, atau bukti lainnya.
• Penyelesaian sengketa PMH dapat dilakukan melalui jalur musyawarah, mediasi, atau pengadilan.

Semoga penjelasan ini bermanfaat.

www.kantorpengacarasurabaya.my.id

Www.nurhadijayaprima.com

wa.me/6282143149379